Kota Metro, Tawali News - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Metro, melakukan aksi demonstrasi dengan membakar ban di depan gedung kantor legislatif sebagai bentuk kekecewaan terhadap jalannya pemerintahan daerah, Selasa 10 Maret 2026.
Dalam aksinya tersebut, ratusan mahasiswa menyoroti 13 program
unggulan pemerintah daerah yang dinilai perlu segera dievaluasi, dan
dimaksimalkan pelaksanaannya.
Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Cabang Metro dan Badan Eksekutif
Mahasiswa Universitas Dharma Wacana Metro. Mereka datang membawa spanduk, poster tuntutan, serta melakukan orasi secara bergantian di depan gedung DPRD.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah program pemerintah daerah yang belum berjalan optimal. Sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dengan anggota DPRD Kota Metro.
“Kami meminta kepada legislatif, agar menjalankan fungsinya untuk menghadirkan Walikota dan Wakil Walikota Metro untuk mendengar dan menjawab langsung sejumlah program yang telah dijanjikan kepada rakyat dimana hingga saat ini belum terealisasi, ” Kata Arda salah satu orator aksi.
Menurut pantauan di lapangan, para aksi demonstran hanya di terima oleh empat anggota DPRD Metro, yaitu Wakil Ketua II Abdulhak, anggota Komisi II Efril Hadi, Ansori dari fraksi Nasdem dan Roma Doni dari PKS. Sementara perwakilan dari eksekutif di wakili oleh asisten I Helmi Zain, Kadis Pendidikan Agus Muhammad Septiana dan Direktur RSU A.Yani Metro Eko Hendro Saputra.
"Mahasiswa datang bukan sekadar
melakulkan aksi simbolik. Kami
membawa tuntutan yang jelas, agar
pemerintah daerah segera mengevaluasi dan mengoptimalkan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat," kata Arda dalam orasinya.
Mahasiswa menyoroti 13 program
unggulan pemerintah daerah yang dinilai perlu segera dievaluasi, dan
dimaksimalkan pelaksanaannya. Program tersebut antara lain, yaitu perbaikan infrastruktur jalan melalui program semua jalan mulus, peningkatan penerangan jalan umum, digitalisasi pelayanan publik, serta bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM.
Isu pendidikan juga menjadi perhatian
dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta pemerintah memastikan akses pendidikan yang lebih berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.
Di sisi lain, massa aksi juga menyoroti pentingnya pembangunan ruang kreatif bagi generasi muda, penanganan persoalan banjir dan drainase kota, serta optimalisasi fungsi ruang publik seperti taman kota dan alun-alun.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah daerah memperkuat program ketahanan pangan masyarakat, meningkatkan keamanan lingkungan, serta menghadirkan kebijakan yang
menjadikan Kota Metro lebih ramah bagi anak-anak dan kelompok lanjut usia.
Selain mendesak evaluasi program
pemerintah daerah, mahasiswa juga
menyoroti peran legislatif. Mereka
meminta DPRD Kota Metro menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam tuntutan berikutnya, mahasiswa secara khusus mendesak DPRD untuk membentuk panitia khusus (Pansus) guna melakukan investigasi terhadap pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta pelayanan
kesehatan di daerah.
Menurut aksi massa, pengawasan
terhadap sektor kesehatan menjadi
penting karena berkaitan langsung
dengan kepentingan masyarakat luas.
Aksi demonstrasi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian dan petugas Satpol PP yang berjaga di sekitar gedung DPRD. Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di lokasi sambil menunggu respon lebih lanjut dari pihak DPRD maupun pemerintah Kota Metro.
Sementara tidak mendapat respon serius atas tuntutan para aksi, akhirnya para mahasiswa merangsek masuk ke ruang sidang paripurna. Hingga pukul 13.00 WIB, massa masih menduduki Gedung DPRD menunggu kehadiran Walikota Metro dan Wakil Walikota Metro, namun tidak hadir. (Santi)
